Legislator Golkar: Jokowi Harus Ubah Alokasi Penerimaan Negara

Jakarta - Legislator Partai Golkar, Harry Azhar Aziz, menyarankan pemerintahan baru pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat mengubah alokasi penerimaan negara untuk membiayai program kerja selama lima tahun mendatang.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, Presiden Joko Widodo dapat melakukan, misalnya, pemangkasan belanja-belanja negara, meningkatkan penerimaan pajak, menaikkan penerimaan negara bukan pajak, dan lain-lain. “Apa pun, ini harus menjadi perhatian," katanya, di Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2014.

Harry menuturkan, cara penghematan dengan cara memotong anggaran pengeluaran juga dapat dilakukan sebagai alternatif agar tujuan dan target Pemerintah tercapai.

“Kalau menghemat, berarti dipotong belanja. Belanja subsidi dipotong, salah satu alternatif. Belanja birokrasi dipotong, salah satu lagi alternatif. Belanja utang dipotong, juga alternatif lagi," jelasnya.

Namun, ia tidak memungkiri bahwa solusi tersebut juga memiliki risiko terhadap masyarakat. Misalnya, kalau subsidi dikurangi, apalagi tanpa kompensasi apa pun, pasti rakyat kecil terdampak. Kalau belanja birokrasi dipangkas, pegawai negeri terkena imbas.

“Kalau kita potong belanja bayar utang dunia internasional, kita dari good boy (negara yang rajin membayar utang) menjadi bad boy (negara penunggak utang),” ujarnya.

Sebagai solusi, menurut Harry, pemerintahan baru dapat mengombinasikan semua alternatif atau dengan meningkatkan penerimaan negara. “Bisa kombinasi dari alternatif itu, atau dengan meningkatkan penerimaan. Semua tergantung Pemerintah.”