Jalan Akses Pelabuhan Socah, Warga Jangan Dibodohi
KABARSURAMADU.COM, BANGKALAN-Rencana pemerintah untuk membangun industrialisasi di Kabupaten Bangkalan pasca beroperasinya Jembatan Suramadu masih jauh dari harapan. Pasalnya, 4 tahun lebih setelah jembatan prestisius beroperasi ternyata belum menunjukkan peningkatan di sektor ekonomi bagi masyarakat Madura.
Misalnyanya saja pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Socah yang dulu lebih di kenal Misi (Madura Industri Seaport City) nyatanya tidak kunjung selesai. Padahal, anggara dananya telah dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tidak tanggung-tanggung dana pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp.75 miliyar dengan target akhir 2013 bisa selesai dan beroperasi.
Kendala yang selalu digembar-gemborkan pemerintah Bangkalan adalah adanya penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan. Sehingga berdampak pada molornya pembangunan jalan akses sepanjang 15 km dari Suramadu menuju Pelabuhan Socah.
Namun berdasarkan hasil investigasi, wartawan kabarsuramadu.com, pernyataan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal ini tim P2T (Panitia Pembebasan Tanah), sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat di 7 desa yang tanahnya dilalui jalur akses Pelabuhan Socah sudah menyatakan bersedia, bahkan sangat mendukung pembangunan jalan akses tersebut.
"Kami mendukung rencana pemerintah, apalagi untuk pembangunan jalan umum, tapi kenapa kok belum ada sosialisasi ke masyarakat," ujar salah satu Warga Desa Keleyan, Sakwan di rumahnya pada Sabtu (7/9/2013).
Sakwan yang memiliki tanah seluas 350 meter persegi mengaku masyarakat yang tanahnya dilalui jalan akses sudah lama menunggu ganti rugi pembebasan lahan.
"Yang penting transparan, dan sesuai harga pasar ganti ruginya kami pasti dukung," ucapnya.
Lain halnya, menurut aparatur desa Dakiring Kecamatan Socah, Suwarno, yang menyatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi terhadap warga. Padahal ada 80 warga yang tanahnya dilalu jalan akses.
"Malah yang kami sesalkan, banyak. makelar tanah yang membeli tanah warga secara diam-diam dengan harga murah antara Rp.60-70 ribu permeternya," ucapnya.
Dikatakan Suwarno, bahkan hampir 50 persen tanah warga yang dilalui jalan akses Pelabuhan Socah, telah dibeli oleh makelar tanah.
"Yang jelas, yang membeli tanah satu orang yang memiliki modal besar, dan telah mengetahui, peta lokasi Pelabuhan Socah," ujarnya.
Sementara itu, Yasin, berharap agar pemerintah segera membebaskan tanah, dan melakukan percepatan pembagunan jalan akses Pelabuhan Socah.
"Uang sudah di tangan, masyarakat mendukung, masih tunggu apalagi," celetuknya.
Lebih lanjut Yasin menjelaskan, berdasarkan ketentuan harga pembebasan tanah minimal Rp. 125 ribu permeternya. Harga tersebut bukan termasuk tanah warga yang berlokasi dekat jalan raya, dan belum termasuk ganti rugi bangunan.
"Tolong masyarakat jangan dibodohi, masak tanah warga diganti rugi hanya 85 ribu permeternya, sisanya buat siapa? Kan panitia sadah dapat jatah 4 persen untuk biaya operasional dari seluruh anggaran," pungkasnya.(sen)
