Pagu Raskin Sama Dengan Tahun Lalu
KABARSURAMADU.COM, BANGKALAN-Pagu Raskin 2014 Kab. Bangkalan masih tetap sama dengan pagu di tahun 2013 lalu. "Dari hasil penetapan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), maka pagu raskin (beras miskin) tahun 2014 adalah sebesar 85.068 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)," jelas Rudyanto, S.Sos, MM, Kabag Perekonomian Setda Bangkalan pada Rabu (15/1/2014). Jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat ini masih sama dengan tahun lalu (2013 red.), lanjut Rudy, sapaan akrabnya.
Jadi, pagu beras miskin untuk tahun 2014 bagi Kab. Bangkalan adalah sebesar 1.531.224 kilogram. Atau setara dengan 1.531,224 ton.
Dalam penentuan pagu raskin ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merujuk data kemiskinan yang dimiliki PPLS. "Bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga miskin di kabupaten Bangkalan jauh lebih banyak, yaitu 144. 072. Namun TNP2K memiliki standard kemiskinan yang berbeda. Sehingga pagu raskin untuk kabupaten Bangkalan masih tetap ditentukan sama dengan tahun lalu," jelas Rudyanto.
Surat dari Kementerian Kesra melalui Pemprov Jatim ke Kabupaten Bangkalan sudah kami terima. "Tinggal menunggu kesiapan di bawah untuk segera melakukan distribusi raskin ini," jelas Saad, Kasubag produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Bangkalan. "Kami perkirakan sekitar awal bulan Pebruari mendatang, launcing perdana pendistribusian raskin (beras miskin) akan dilaksanakan," lanjutnya.
Lebih jauh Rudyanto mengingatkan bahwa pagu raskin ini bukan indikator keberhasilan pembangunan. "Jangan lantas dengan melihat pagu yang masih tetap, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah gagal megentas angka kemiskinan," ungkap Rudyanto, Kabag Perekonomian. Karena, lanjutnya, indikator keberhasilan pembangunan itu banyak. "Namun secara nasional, penurunan angka kemiskinan sebesar 30% tercapai," cetusnya.
"Satu RTSPM akan menerima 15 kilogram per bulan, dengan harga beli 1.600 rupiah per kilogramnya," jelas Rudy.
Sistemnya pendistribusiannya tidak lagi cash and carry. "Tapi distribusi dulu, baru bayar. Ini adalah upaya untuk menghindari kemacetan distribusi akibat gagal tebus dari masing-masing Kepala Desa," jelas Saad, Kabid Produksi Lokal, Bagian Perekonomian Setda Bangkalan.
Langkah ini menurut Sa'ad dianggap efektif sebagai solusi terbaik tersendatnya distribusi akibat minimnya penyediaan dana talangan dari kas Desa untuk melakukan penebusan beras ke Gudang Bulog. "Bila setelah distribusi raskin ke desa sudah dilakukan dan terbukti masih tersendat di pembayaran, maka kebijakannya adalah menghentikan distribusi di satu titik macet tersebut hingga terbayarnya tunggakan pembayaran bulan sebelumnya," pungkas Saad.(ros)
