FITRA Jatim: Dana Hibah 'Berbau' Politis
KABARSURAMADU.COM, SURABAYA-Pasangan Khofifah - Herman (Berkah) menyoal penggunaan dana hibah yang digelontorkan pemprov Jatim dalam gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) angkat bicara. Fitra menilai penggunaan dana hibah memang kental dengan nuansa politis, terutama untuk program pemenangan pasangan incumbent. Menurut pengamatan LSM yang spesialis menyoroti anggaran itu, penyimpangan itu terjadi hampir di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur.
Koordinator Fitra Jatim, Achmad Dahlan mengungkapkan, postur dana hibah selalu meningkat menjelang makin dekatnya proses suksesi seperti pilkada Gubernur Jatim. Dirinya membeberkan, pada tahun 2010 total dana hibah yang digelontorkan oleh Pemprov Jatim hanya Rp682 Milyar. Jumlah itu meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2011 menjadi Rp1,1 Triliun. Di tahun 2012, dana hibah melonjak 400 persen menjadi Rp4,1 Triliun.
"Kalau melihat tingginya lonjakan dana hibah menjelang pilkada. Membuktikan penggelontoran dana hibah kental dengan nuansa politis. Apalagi tidak ada transparansi proses pencairan itu kepada penerima hibah,"papar Dahlan di Sekretariat Fitra Jatim, Sabtu (28/9)
Dahlan juga menyoroti dana hibah yang cenderung berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena setiap tahun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selalu menemukan alokasi dana hibah yang tidak bisa dipertanggung jawabkan penggunaannya. Bahkan, pada tahun 2012 lalu ada sekitar Rp51 Milyar dana hibah yang tidak jelas penggunaannya. Menurutnya, potensi kerugian negara pada dana hibah itu terjadi karena kurangnya transparansi dana hibah, baik mekanisme pemberian maupun seleksi penerimanya. Sehingga tak heran kalau banyak pencairan dana hibah yang tak jelas pertanggung jawabannya.
"Dana bansos hibah di Jatim ini selain rawan dipolitisasi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan dari temuan BPK setiap tahun selalu ada potensi kerugian negara yang berasal dari dana hibah,"tegas Dahlan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf membantah tudingan pihaknya menggunakan dana hibah untuk pemenangan pilkada. Bahkan dugaan penyalahgunaan dana hibah itu dijadikan dalil kubu Khofifah Indar Parawansa-Herman S. Sumawiredja (Berkah) untuk mendiskualifikasi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) sebagai pemenang pilkada Jatim yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 7 September silam. Risih dengan tudingan itu, Gus Ipul meminta untuk mengusut penggunaan dana tersebut kalau memang ada bukti dikorupsi.
"Kalau memang ada (bukti) koruspsi ya silahkan diusut. Jangan, kemudian dibuat opini tanpa bukti," tegas Gus Ipul usai salat Jumat di masjid komplek Gubernuran.(rus)
