Ketua P2T: Perhutani Hambat Jalan Akses Pelabuhan Socah
KABARSURAMADU.COM, BANGKALAN-Pemerintah Kabupaten Bangkalan membantah sejumlah tudingan yang menganggap Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menghambat pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Socah. Sebaliknya Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui tim P2T, ingin pembangunan pelabuhan yang terletak di sebelah barat Kota Bangkalan ini cepat selesai. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Bangkalan.
"Boleh dikatakan, kinerja tim P2T dalam pembebasan tanah sangat cepat, bila dibandingkan di daerah lain," ucap ketua tim P2T Pemerintah Kabupaten Bangkalan Syaiful Djamal, di kantornya, Senin (9/9/2013).
Perlu diketahui di jalur sepanjang 15,4 km menuju Pelabuhan Socah, lanjut Syaiful sapaan akrab Sekda Bangkalan, yang menjadi tanggungjawab Pemeritah Kabupaten Bangkalan dalam pembebasan lahan sepanjang 10,4 km. Sisanya pembebasan lahannya ditanggung BPWS dan Misi (Madura Industrial Seaport City).
"Pada prinsipnya pembebasan tanah warga tidak ada masalah, namun hanya ada beberapa kendala tehnis dan administratif, seperti, warga yang tidak bisa menujukkan bukti asli kepemilikan tanah, dan ada juga tanah yang statusnya kas desa, sehingga kita sulit membanyarnya," terangnya.
Sebaliknya, menurut Syaiful, yang menghambat pembebasan tanah adalah Perhutani, karena di peta bidang ada tanah milik Perhutani seluas 1,6 km, hingga kini belum bisa dibebaskan dan digarap. Padahal Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengirimkan surat tembusan sebanyak 2 kali, namun tidak ada satupun jawaban.
"Padahal kalau kita usut tanah Perhutani itu dulunya adalah tanah hibah milik Pemkab Bangkalan di jaman pak Marwoto," ucapnya.
Selain tanah Perhutani, pembebasan yang menjadi tanggung jawab PT Misi juga belum ada kejelasan, bahkan tim P2T selaku koordinator pembebasan tanah telah melayangkan surat, namun belum ada jawaban.
"Untuk Desa Dakiring, Petaonan dan Desa Pernajuh kita memang belum melakukan sosialisasi karena belum ada kejelasan dari PT Misi selaku penanggungjawab pendanaannya, lain halnya BPWS yang tinggal pembayaran," cetusnya.
Sedangkan untuk soal anggaran dana yang sudah dipegang tim P2T yang benar adalah Rp.70 milyar bukan Rp.75 miliyar seperti yang diberitakan di media sebelumnya. Karena alokasi anggaran yang turun tahap pertama Rp.35 miliyar kemudian kita ajukan lagi Rp.50 miliyar namun hanya disetujui Rp.35 miliyar.
"Berdasarkan peta bidang jalan akses socah sepanjang 15,4 km kali 40m anggaran yang kita butuhkan 85 miliyar, namun yang di setujui baru 70 miliyar, itupun sudah di pertanggungjawabkan dan diaudit BPK jadi tidak ada masalah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Syaiful mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan, karena kalau Pelabuhan Socah ini dibangun yang pasti akan meningkatkan perekonomian masyarkat Bangkalan.
"Diprediksi pada tahun 2025 pelabuhan petikemas di Surabaya sudah overload, dan Pelabuhan Socah ini sebagai alternatifnya, dan jaga panjangnya masih ada Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, ini semua untuk masyarakat Bangkalan," pungkasnya menyakinkan.(sen)
