Koperasi dan Kesejahteraan Rakyat

Oleh Mohammad Anis Sumadi

Beragam jenis usaha dilakukan masyarakat demi untuk bertahan hidup, mulai dari usaha dalam skala besar, menengah, hingga usaha kecil atau yang sering disebut padagang kaki lima (PKL).

Tentu saja setiap individu ingin perubahan yang lebih baik dari segi perekonomian atau pun lainnya, demi mengembangkan perekonomian maka perlu kiranya masyarakat untuk difasilitasi atau diberi wadah, bisa juga dengan diikutsertakan secara aktif untuk bergabung melalui koperasi.

Salah satu terbinanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat lemah, mereka harus diperankan dalam bidang perkoperasian tersebut. Sekarang memang banyak koperasi tapi banyak juga yang tidak tertangani dengan baik, sumber masalahhnya dari anggotanya sendiri yang sangat minim pengetahuan tentang perkoperasian.

Dan banyak juaga masyarakat yang tidak tertarik dengan adanya koperasi , sebab mereka sudah trauma dengan bisnis yang tiada ujung itu.

Bisa juga karena mereka tidak tau bagaimana cara membina koperasi agar berjalan dengan yang diharapkan oleh pemerintah, hal ini perlu penanganan khusus misalnya seperti penyelenggaraan penyuluhan oleh Dinas Koperasi. Tujuan diadakannya penyuluhan itu agar masyarakat paham cara untuk mengelola koperasi, baik koperasi konsumsi, koperasi kredit, koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha yang semua itu mengarah terhadap perubahan sosial.

Selain itu adanya koperasi mengantarkan manusia terhadap hubungan silaturrahmi, tapi mengapa dari masyarakat yang sudah bergabung menjadi anggota koperasi masih ada yang perekonomiannya susah. Tentu saja ada hal yang mengikat atau dilanggarnya dalam aturan yang sudah ditetapkan di koperasi tersebut.

Meskipun koperasi berdasakan asas kekeluagaan tidak boleh bagi para anggota atau nasabah yang ingin, melakukan pembiayaan melaggar peraturan. Karena terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terlahir dari nilai-nilai kesadaran dan komitmen dalam menjalankan usaha di dunia koperasi.

Nah kalau sudah koperasi tersebut berjalan dengan serasi maka akan tercipta kesejahteraan diantara masyarakat, hanya melanjutkan tingkat pengembangan koperasi. Apakah akan bergerak di sektor makro, mezzo dan mikro hanya saja manusianya menentukan pilihannya.

Misalnya di tingkat makro arah pengembangan koperasinya melalui kerja sama dari semua lini seperti perusahaan, pemerintah, partai politik dan angkatan bersenjata.

Kalau dtingkat mezzo bisa melalui pemerintah setempat dan kalau ditingkat mikro bisa melalui keluarga. Dari klasifikasi di atas akan membuahkan bibit perekonomian yang proporsional dan profesional, yang menjadi tolak ukur di daerah setempat apakah koperasi yang maju karena modal yang banyak atau karena semangat yang tinggi dan bekerja secara istiqamah.

Berdasarkan dari sistem pengembangan koperasi demi terwujudnya masyarakat mencapai puncak kesejahteraan, maka diperlukan yang namanya kerjasama yang selalu merong-rong semangat pembangunan dalam menjunjung tinggi kemejuan di bidang perekonomian. Juga harus berlandaskan hukum karena Indonesia adalah Negara hukum.

Penulis adalah Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur.