Anggaran DP 2016 Terancam Dicoret
Rabu, 7 Oktober 2015 15:42:18 - oleh : eko

Anggaran DP 2016 Terancam Dicoret

 

 

BANGKALAN (kabarsuramadu.com) - Hingga saat ini status Dewan Pendidikan (DP) Bangkalan masih belum jelas. Masa jabatannya telah habis dan belum diperbaharui hingga tahun 2015.‎ Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan mendesak agar segera membentuk anggota DP yang baru. Jika tidak terlaksana, Banggar mengancam akan mencoret anggaran DP yang bakal diajukan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) pada APBD 2016.

Salah satu anggota Banggar dari fraksi Demokrat, Abdur Rahman menyatakan hingga saat ini kejelasan hukum keberadaan DP masih tidak jelas. Ironisnya, anggaran tersebut selalu dialokasikan dan diserap. Oleh karena itu, pada anggaran mendatang pihaknya mengancam akan mencoret anggaran yang tidak jelas tersebut.

Menurutnya, Dewan Pendidikan dibentuk sebagai wujud perwakilan masyarakat dalam mengawasi pendidikan yang ada. Fungsinya untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan dan pengawasan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian Dewan Pendidikan adalah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Justru itu Dewan Pendidikan berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.‎

"Jabatan Dewan Pendidikan di Bangkalan sudah habis masanya alias kadaluwarsa. Mereka tergolong dari unsur masyarakat, birokrasi, LSM, jurnalis, dan dewan. Sejauh ini masih belum ada pembaharuan," ujarnya, Selasa (6/10).

Dia menjelaskan, persoalan DP bukan menyangkut tentang siapa yang menjabat, tetapi lebih kepada aturan hukum. Apalagi ketua Dewan Pendidikan sebelumnya dijabat oleh Wakil Bupati Bangkalan. Jabatan tersebut tak boleh ada dari unsur politis. Selain itu, anggaran yang diserap tahun lalu mencapai Rp 80 juta. Tentunya, tak bisa dianggarkan kembali jika jabatan fungsional tersebut belum terbentuk.

"Tidak boleh DP dijabat oleh jabatan politis, karena akan menyalahi aturan. Wabup itu kan jabatan politis. Pada anggaran 2016, jika Dinas mengusulkan anggaran itu, saya pastikan akan mencoretnya, kalau sampai saat ini belum terbentuk," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Bangkalan, Mohni enggan berkomentar terkait hal itu. Saat hendak dikonfirmasi mengenai Dewan Pendidikan yang telah habis masa jabatannya, dirinya tak bergeming.‎ "Nanti saja dulu Mas," kelitnya.(dit)

 

 

| More

Berita "Madura" Lainnya