Informasi : Politik
Pilih Kategori
Lagak Irit Pemerintahan Jokowi
Mulai dari singkong hingga urusan undangan nikah
(kabarsuramadu.com) - Pemerintahan
Joko Widodo menggembar-gemborkan program-program penghematan kepada
seluruh aparatur negara dengan mengeluarkan sejumlah aturan. Mulai dari
larangan rapat dinas di hotel, larangan menggunakan penerbangan kelas
bisnis hingga larangan mengonsumsi makanan impo...
Kabinet Jokowi Inskontitusional ?
Ibas: Kalau yang Tentukan Kabinet Mega, Itu Inkonstitusional
Jakarta (kabarsuramadu.com) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono memberikan
respon terhadap proses pembentukan Kabinet Jokowi dan nomenklatur
kementerian yang disusun Presiden Jokowi. "Kami sangat paham
dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusu...
Pilkada Lewat e-Voting ? Ini Tanggapan KPU
BPPT dan Jokowi mendukung sistem tersebut
Komisi Pemilihan Umum memberikan tanggapan
atas ide dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT
mengusulkan pemilihan umum kepala daerah langsung menggunakan teknologi e-voting."Untuk usulan BPPT sebaiknya disampaikan ke pemerintah dan DPR," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, saat dikonf...
UU Pilkada Rugikan Pengusaha Kecil
Gagasan itu hanya memikirkan politik, ambisi pribadi dan kelompoknya
Pengusaha sablon dan periklanan
merasa dirugikan pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah (RUU Pilkada) menjadi UU.
Pengusaha advertising asal Surabaya, Jawa Timur, Kuncarsono Prasetyo mengaku kecewa atas pengesahan UU Pilkada. Menurut di...
Bupati Tangerang: Daripada untuk DPRD, Mending Uang Saya Buat Rakyat
Dia justru berpendapat pilkada oleh DPRD akan lebih boros
ya kepada VIVAnews.
Bupati Tangerang ini memperkirakan, mekanisme Pilkada melalui DPRD
akan membuat calon kepala daerah mengeluarkan uang banyak. Menurutnya,
uang yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Dan jika itu
terjadi, hanya dinikmati para anggota dewan saja. Se...
PAN: Justru PDIP Diuntungkan Pilkada Lewat DPRD
Jakarta - Sejumlah partai yang menolak pilkada dikembalikan ke DPRD, sebenarnya
diuntungkan bila benar-benar pimpinan daerah dipilih oleh DPRD. Sebut
saja PDI Perjuangan, yang diuntungkan dengan kebijakan ini. Walau partai
ini menolaknya.Itu dikatakan anggota Komisi II DPR asal PAN,
Yandri Susanto mengatakan, partainya sebenarnya tidak diun...
Jokowi Diragukan Bisa Ungkap Kasus Munir
JAKARTA - Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM)
memperingati 10 tahun tragedi pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir.
Mereka dengan lantang mendesak pemerintahan baru untuk menyelesaikan
kasus pembunuhan Munir.Hanya saja, ada keraguan duet Joko
Widodo-Jusuf Kalla bisa mengungkap motif kematian Munir, karena keduanya
dinilai belum kl...
Tunggu Fraksi, Pembahasan Tatib Dewan Molor
Sumenep - Pembahasan tata tertib (tatib) DPRD Sumenep,
Madura, Jawa Timur belum bisa digelar. Pasalnya, sebelum pembentukan panitia
khusus tatib, dewan harus menyelesaikan penetapan fraksi-fraksi.
"Pembahasan tata tertib dewan belum bisa dikalukan,
karena kami masih akan membentuk fraksi dulu. Setelah fraksi terbentuk, bari
kami be...
DPRD Sumenep Belum Bentuk Fraksi
Sumenep - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep,
Madura, Jawa Timur belum membentuk fraksi. Pasalnya, dua dari tujuh partai
politik (parpol) yang bisa membentuk fraksi belum mengirim surat usulan
pimpinan dan anggota fraksi ke pimpinan dewan sementara.
“Dua parpol belum mengirimkan surat usulan pimpinan dan
anggota fr...
Politikus PKS: Soal BBM, Jokowi Tak Punya Ilmu Apa-apa
Presiden
terpilih Joko Widodo berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi begitu dia resmi memerintah. Jokowi mengaku siap menanggung
risiko tidak lagi populer di mata rakyat sebagai konsekuensi naikkan
harga BBM.
Rencana Jokowi ini
mengundang reaksi pedas dari sejumlah kalangan, termasuk politisi Partai
Keadilan Seja...