Politikus PKS: Soal BBM, Jokowi Tak Punya Ilmu Apa-apa
Presiden terpilih Joko Widodo berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi begitu dia resmi memerintah. Jokowi mengaku siap menanggung risiko tidak lagi populer di mata rakyat sebagai konsekuensi naikkan harga BBM.
Rencana Jokowi ini mengundang reaksi pedas dari sejumlah kalangan, termasuk politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah, berpendapat Jokowi tidak perlu menjadi presiden jika tidak mempunyai solusi baru untuk mengatasi kekurangan anggaran negara.
Menurut Fahri, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya. "Kirain punya ilmu supaya harga BBM tidak naik. Ternyata tidak punya ilmu apa-apa," kata Fahri kepada VIVAnews, Jumat 29 Agustus 2014.
Fahri
yang merupakan jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pun
mempertanyakan kemampuan mantan Wali Kota Solo itu saat memutuskan
menjadi calon presiden. "Tulis saja, punya ilmu apa elo? Ternyata bisanya mencabut subsidi orang miskin," kata Fahri.
Sepengetahuan
Fahri, Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki
ideologi memperjuangkan nasib rakyat kecil. Sehingga, selama menjadi
oposisi mereka selalu menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dari
pemerintahan SBY.
"Nanti publik akan menilai, kalau jadi presiden mau naikin harga BBM ngapain jadi presiden? Makanya tidak usah jadi presiden, lebih baik urus busway saja," imbuhnya.
Fahri
menegaskan, bila Jokowi-JK sudah dilantik dan mengambil kebijakan
menaikkan BBM bersubsidi maka PKS akan menolaknya. "Kami tolak kebijakan
itu," lanjut dia