Hari Ini, DKPP Putuskan Nasib Andry
Senin, 4 November 2013 15:03:49 - oleh : rusman

Hari Ini, DKPP Putuskan Nasib Andry

KABARSURAMADU.COM, SURABAYA-Hari ini (5/11/2013) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik dengan terlapor Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad. Andry sebagai penyelenggara pemilu dianggap tidak netral oleh tim sukses pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) karena menyebarluaskan (broadcast) pesan via BBM yang menonjolkan pasangan nomor urut 4 yakni Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja (BerKaH).

Terkait sidang putusan DKPP itu, Said Salahudin, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) menilai, untuk memutuskan perbuatan Andry Dewanto itu melanggar etik atau tidak harus dilihat dan dibuktikan adanya maksud atau permufakatan jahat. Contohnya, apakah dengan menyebarluaskan pesan yang dianggap menguntungkan pasangan nomor urut 4, apakah Andry menerima imbalan uang dengan jumlah tertentu atau tidak. Kalau tidak terbukti, maka Ketua KPU Jatim itu bisa bebas dari sanksi DKPP.

"Masalah dia (Andry Dewanto-red) menyebarluaskan pesan yang menguntungkan salah satu kandidat itu fakta dan jelas itu salah. Tapi apa ada maksud atau motif tertentu dari perbuatan tersebut. Kalau tidak, maka yang bersangkutan bisa bebas dari sanksi," ujar Said.

Menurut pria yang aktif mengawasi proses pemilu dan pemilukada itu, sebenarnya apa yang dilakukan Andry itu bukan pelanggaran etika yang bersifat berat, sehingga kalaupun pada akhirnya majelis hakim DKPP menyatakan Andry bersalah, dirinya memprediksi sanksi yang diberikan hanya peringatan bukan pemberhentian sementara apalagi pemberhentian tetap.

"Kalau dilihat dari kadar kesalahannya, saya prediksi paling berat Andry akan diberi sanksi berupa peringatan entah itu lisan atau tertulis. Karena apa yang dilaporkan kepada Andry bukan jenis pelanggaran berat," pungkas mantan aktivis mahasiswa eksponen '98 itu.

Said menambahkan, kalau sanksi yang diberikan DKPP hanya berupa peringatan, maka Andry Dewanto masih berhak menjadi Komisioner KPU untuk periode berikutnya. Bahkan, dia masih boleh menjadi penyelenggara negara. Tapi sebaliknya, kalau sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah pemberhentian baik sementara apalagi tetap, maka dia tidak berhak lagi menjadi penyelenggara negara termasuk menjadi Komisioner KPU Jatim atau KPU RI.

"Kalau nanti sanksinya peringatan, maka Andry Dewanto berhak kembali menjadi Komisioner atau penyelenggara negara," tandas Said.

Seperti pernah diberitakan koran ini sebelumnya, Andry Dewanto Ahmad sebagai Ketua KPU Jatim dilaporkan ke DKPP oleh tim sukses karSa dan Bawaslu Jatim karena menyebar pesan via BBM yang isinya sebagai berikut : "Saksikan keunggulan cagub PKB Khofifah IP dalam debat kandidat di Metro TV live dari Gramedia Expo malam ini jam 19.00 WIB. Sebarkan."

Andry mengaku dirinya mendapatkan pesan itu dari seseorang yang tanpa sengaja dia kirim kembali ke kontak yang ada di BBM. Andry menyangka kalau pesan itu bersifat umum dan tidak menonjolkan pasangan kandidat tertentu, karena dirinya tak sempat membaca secara tuntas isi BBM itu dan saat itu dalam kondisi lelah sehingga tidak konsentrasi. Ketika dirinya menyadari kalau pesan itu condong menguntungkan pasangan kandidat tertentu, dirinya langsung mengirim pesan ralat ke semua kontak BBM.(rus)

 

| More

Berita "Surabaya" Lainnya