Mutlak, Empat Pilar Harus Jadi Landasan Pendirian Sebuah Lembaga

Bangkalan, kabarsuramadu.com - Derasnya arus informasi diyakini membawa andil besar bagi masuknya paham-paham dan ideologi. Bahkan nyaris tanpa filter, paham maupun ideologi ini mengasimiliasi pemikiran masyarakat, kalangan pemuda ataupun sebuah lembaga.
Namun yang menjadi masalah, ketika paham ideologi tersebut ternyata justru bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia. Atau bahkan dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang buruk apabila paham ideologi "asing" tersebut diaplikasikan baik disengaja ataupun tidak.
Karena itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) kini gencar mensosialisasikan adanya empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD RI 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan negara
"Empat pilar ini penting untuk kita ketahui sebagai filter derasnya arus pemikiran ataupun paham-paham yang baru diketahui khususnya oleh generasi muda penerus bangsa," ujar Nizar Zahro, anggota komisi V DPR RI dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan, Minggu (15/10) siang.
Dalam sosialisasi yang dihadiri puluhan aktivis Organisasi Kepemudaan (OKP) dan LSM, Nizar tegas mengatakan, jika ada suatu kelompok yang hendak mendirikan lembaga, maka empat pilar tersebut menjadi syarat pedoman dan landasan pemikiran.
Mantan kepala desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar, Bangkalan ini juga mengatakan bahwa Sosialisasi empat pilar ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sesuai amanat UU 17 tahun 2014 jo. UU No 42 tahun 2014 dan selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan visi MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi pancasila dan kedaulatan rakyat.
"Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati, dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.(ekr)