Dinilai Miskin Inovasi, Kadisporabudpar Didesak Mundur
Kamis, 28 April 2016 08:49:37 - oleh : eko

Dinilai Miskin Inovasi, Kadisporabudpar Didesak Mundur


Tak Mampu Optimalkan Potensi PAD ?
Bangkalan, kabarsuramadu.com - Minimnya inovasi sumber baru penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) dari SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) pemkab Bangkalan membuat Komisi D DPRD setempat geram. Saking geramnya, komisi yang membidangi sosial dan kesejahteraan rakyat ini menelurkan rekomendasi pecat terhadap kepala SKPD yang dianggap tidak mampu mendongkrak penerimaan PAD.
Salah satunya rekomendasi ini dijatuhkan kepada Siti Aminah Rahmawati, Kepala Disporabudpar. Mukaffi Anwar, wakil ketua Komisi D berpendapat bahwa pejabat yang mengepalai Disporabudpar ini sudah sepantasnya dilengserkan. Selain tidak bisa menambah pundi-pundi PAD, dia juga dituding melakukan inefisiensi anggaran perawatan sejumlah obyek sumber penerimaan PAD, diantaranya Stadion kerapan sapi, Gedung Olahraga Sultan Abdul Kadirun dan Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Ketiga obyek tersebut menguras APBD sebesar Rp 1,8 miliar untuk anggaran perawatan setiap tahunnya.
"Namun (outputnya), setelah kami lakukan peninjauan, lapangan kerapan sapi terlihat nyaris tidak pernah terawat, rumput liarnya sangat rimbun. Begitu juga dengan GOR, banyak terlihat titik kebocoran di plafon dan atap gedung. Ini sangat mengejutkan mengingat biaya perawatan yang dianggarkan lumayan fantastis," ujar politisi PDIP asal kwanyar ini.
Ironisnya lagi, lanjut Mukaffi, setelah ditelusuri lebih jauh. Ternyata target pendapatan dari ketiga obyek tersebut hanya sebesar Rp 583 juta pertahun.
"Anggaran untuk perawatan Rp 1,8 miliar, sedangkan PAD-nya hanya Rp 583 juta pertahun. Berarti pemkab Bangkalan rugi. Kami melihat Disporabudpar ini lebih besar pasak daripada tiang," simpulnya.
Atas dasar itu, dia menilai Kadisporabudpar tidak inovatif, sehingga PAD jauh dari biaya yang telah dikeluarkan.
"Jika biaya yang dikeluarkan Rp 1,8 miliar, minimal PAD yang didapat Rp 2,5 miliar, bukan dibawah ini. Kalau nanti Disporabudpar tidak sanggup, lebih baik mundur saja. Jika tidak, maka pilihan terakhir harus di-pihak swastakan saja," desaknya.(krs)

| More

Berita "Madura" Lainnya